UJIAN TENGAH SEMESTER 1 PEMERINTAHAN NASIONAL. REG C. ILMU PEMERINTAHAN 2024

Nama              :  Ahmad Ratib Asraf Triputra                                                 Rabu, 16 Oktober 2024

NPM                :  2416021102

Program Studi :  Ilmu Pemerintahan

Mata Kuliah    : Pemerintahan Nasional

Dosen              : Goestyari Kurnia Amantha, S. I. P., M. I. P.

Berikan analisis saudara mengenai bagaimana kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 yang lalu serta bagaimana korelasinya terhadap digitilisasi yang berkembang saat ini?

Menurut analisis saya terhadap kinerja KPU pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 sudah baik meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama pada hal sosialisasi pemilu dan limbah alat peraga kampanye pasca pemilihan umum. Korelasi terhadap digitilisasi kinerja KPU pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 berjalan dengan baik dimana KPU mulai secara aktif menggunakan platfrom digital seperti media sosial untuk mensukseskan penyelenggaraann Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. 

Kedepannya saya berharap KPU dapat meningkatkan penggunaan secara masif media digital untuk mensosialisasikan tentang Pemililah Umum selanjutnya sehingga tibgkat partisipasi masyarakat meningkat. Dan jangan lupa untuk memperhatikan pengelolaan limbah alat peraga kampanye pasca Pemilihan Umum.

Kasus korupsi di Indonesia kian marak dan menjamur sehingga muncuk tagline bahwa korupsi telah membudaya dan mendarah daging, Korupsi ditetapkan sebagai extraordinary crime sehingga peran Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) harus diperkuat, Bagaimana analisis saudara terhadap upaya upaya pelemahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Upaya upaya pelemahan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi dan dibiarkan. Ini merupakan upaya untuk merusak bangsa dan negara. Apabila KPK terus diperlemah dan praktek korupsi terus menjamur maka akan berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan situasi politik. KPK merupakan ujubg tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi KPK tidak bisa bekerja sendiri, harus ada bantuan dan kerjasama instansi lainnya serta partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Maka dari itu KPK harus diperkuat dan semakin independen.

Apa hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. Berikan tangganapan saudara mengenai mogok kerja hakim yang menuntut adanya kenaikan gaji baru- baru ini?Sudah pantaskah para hakim meminta kenaikan gaji di tengah tengah tingkat kepercayaan masnyarakat terhadap peradilan di Indonesia yang semakin rendah? 

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan ketatanegaraan di Indonesia sangat erat dan saling berhubungan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi negara yang bertugas mengadili perkara perkara tertentu yang berkaitan dengan konstitusi dan kenegaraan sesuai kewenangannya sebagai kekuasaan yudikatif. 

Saat ini sedang terjadi mogok kerja hakim yang menuntut kenaikan gaji. Menurut saya itu adalah hal yang wajar karena memang kesejahteraan hakim di indonesia masih sangat rendah yang membuat para hakim dapat dengan mudah diintervensi oleh kekekuasaan tertentu terutama yang berkaiatan dengan kekuatan finansial. Maka dari itu, apabila kenaikan gaji hakim terealisasi, saya harap para hakim dapat meningkatkan kinerja dan integritasnya dalam penegakan hukum sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia semakin meningkat.

a. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah

b. Menurut saudara, apakah Dewan Perwakilan Daerah RI sudah menunjukan kinerja terbaiknya di tengah tengah sentimen negatif terhadap penting  tidak pentingnya adanya DPD RI?

a. Berdasarkan aturan dalam pasal 69 dan 70 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah melakukan pengajuan usulan terhadap Rancangan Undang - Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah, pertimbangan, dan pendapat terhadapap RUU yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). DPD memiliki hak untuk memberikan usulan dan pendapat terhadap peubahan RUU yang dianggap berdampak signifikan terhadap daerah.

b. Saat ini kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memang tidak terlalu terlihat dan kurang disorot oleh media maupun masyarakat karena memang perannya yang terbatas dan hanya berkaitan dengan daerah. Tetapi bukan berarti DPD tidak berperan dalam pemerintahan. Maka dari itu, DPD RI dapat menunjukan kinerja terbaiknya sehingga sentimen negatif terhadap penting tidak pentingnya DPD RI di masyarakat berkurang, Apalagi saat ini DPD RI sedang disoroti masyarakat dan media karena ada salah seorang pelawak yaitu Komeng yang berhasil menjadi anggota DPD RI. DPD RI seharusnya bis memanfaatkan momen ini untuk menunjukan kinerja terbaiknya kepada masyarakat.

Dalam konteks Pemerintahan Nasional, bagaimana analisis saudara terhadapPeluang (Opportunities), Kekuatan(Strength), Ancaman (Threats) dan Kelemahan(Weaknesses) terhadap kondisi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke depannya?

Kondisi Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini menurut saya merupakan kondisi pemerintahan yang hampir ideal jika dilihat dari aspek Kekuatan(Strength), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Mengapa demikian?

Yang pertama dari aspek kekuatan. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengantongi suara rakyat sebesar 58,6% dan menang di 36 dari 38 Provinsi di Indonesia. Tak hanya itu,  Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan dari mayoritas partai yang ada di parlemen. Di samping itu, latar belakang Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merupakan Jenderal Bintang 4 di militer juga mengamankan loyalitas TNI.

Dari aspek peluang, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadapi situasi yang sangat menguntungkan dimana Indonesia saat mengalami kemajuan yang pesat baik dalam ekonomi, infrastruktur, militer dan lain sebagainya. Dan juga Indonesia sebentar lagi akan mengalami bonus demografi yang membuat angkatan kerja dalam usia produktif berlimpah.

Dari aspek ancaman, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto hampir tidak menghadapi kekuatan penentang yang kuat baik di parlemen maupun di sipil sehingga memuluskan jalan Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Tapi di sisi lain, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memiliki satu kelemahan yang cukup fatal yaitu tidak adanya kekuatan yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang pemerintah, sehingga berkurangnya Check and Balance dalam pemerintah. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh partai di parlemen masuk ke kabinet. Itu dapat menimbilkan sentimen negatif di sebagian masyarakat